INSTITUSI MINORITAS DAN STRUKTUR SOSIAL DI INDIA

Abstract

Minoritas  di India diurus di dalam satu lembaga namanya National Commision for Minoritysebagai bentuk mewujudkan perintah Undang-Undang, Act 1992. setidaknya disebutkan tiga minoritas yang secara umum dikenal di India dan diberlakukan affirmatif policy. Minoritas agama, selain penganut Hindu, penganut agama lain sebagai minoritas agama, berikutnya suku-suku rentan yang sulit mengakses kebijakan, ketiga adalah backward caste. Kasta terbelakang adalah isu sosial paling rumit di India, selain empat kasta mainstream, Brahman-Ksatryan-Vide-Sudras, terdapat kasta kelima yang sejatinya belum diakui. Mereka dinamakan dengan Dalit, secara sosial menempati kelas terbawah dalam kultur India. Relasi sosial yang unik terjadi antara penganut Hindu yang berkasta rendah, dengan institusi muslim cukup unik, kebijakan Aligarh Muslim University yang memberikan beasiswa masyarakat miskin dan rentan cukup memberikan arti terhadap perubahan. Meksipun sistim sosial India secara umum memengaruhi masyarakat Islam yang secara ajaran mengajarkan norma tanpa kasta, namun dalam kenyataannya muncul istilah asraf, asykal dan ajlaf. Asraf adalah level sosial tersendiri ditarik secara politik dan sejarah merupakan keturunan aristokrat dan rohaniwan Islam. biasanya identifikasi pada khan dan syed. Kolonialisme Inggris semakin memertegas demarkasi level sosial melalui East Indian British, mereka kepala pasukan Inggris yang berasal dari India diberi gelar Sir, melengkapi seperangkat identitas Syed di depan nama, kemudian Khan di belakang nama. Kemudian posisi Asykal adalah level sosial konversi wangsa Sudra, sedangkan Ajlaf adalah mereka yang hidup dalam level sosial manusia kebanyakan, strata sosial terbawah. Institusi minoritas adalah kelembagaan khusus untuk memberikan perlakukan khusus pada kelompok agama  agar nantinya berada dalam kondisi yang sama dengan kebijakan secara umum. Konflik antaragama juga bagian dari isu penting untuk menggambarkan keadaan masyarakat dan kebijakan di India. Muslim umumnya menganggap Hinduisme adalah wajah kultural di India, sampai pada perspektif membaca data sensuspun mereka meyakini jumlahnya bisa lebih besar dari yang disebutkan. Belum lagi menyangkut akses pada kebijakan dan urusan politik, muslim berjuang pada kesetaraan. Dalam hal ini pendekatan affimatif dan kesetaraan berada dalam diskusi serius sepanjang penelitian dilakukan. Penelitian ini memeroleh kesimpulan bahwa kebijakan negara menyangkut penanganan minoritas agama yang sekaligus mengurusi dua minoritas lainnya cukup baik namun tidak banyak mengubah sistem sosial yang sudah berlangsung sepanjang sejarah india.